admin 
Lubuklinggau – Juara Versi Birokrasi yang Terlalu Percaya Diri, Bayangkan Lubuklinggau sebagai kota berslogan juara, tetapi prestasinya paling rajin muncul di ruang rapat. Terbaru, Wali Kota H. Rachmat Hidayat dengan penuh keyakinan mengumumkan bahwa “hampir 70 persen Program Juara telah terealisasi.” Angka itu disampaikan dengan tenang di ruang rapat lantai lima Kantor Wali Kota, Senin, 26 Januari 2026—ruang steril yang jauh dari lubang jalan, antrean ruangan rumah sakit, dan denyut ekonomi warga kecil yang tak pernah masuk slide presentasi.
Angka 70 persen terdengar gagah. Seperti diskon besar di etalase mal: mencolok, menggoda, dan sangat fotogenik. Tapi begitu kaki melangkah keluar gedung, realitas menyapa tanpa basa-basi: jalan lingkungan masih rusak, pelayanan publik masih lamban, dan ekonomi rakyat berjalan tertatih. Maka pertanyaan wajar pun muncul: 70 persen itu hidup di mana? Di laporan, atau di kehidupan sehari-hari?Dalam kamus birokrasi, “realisasi” sering kali bukan soal masalah selesai, melainkan soal anggaran cair dan laporan rampung. Program dianggap hidup ketika rapat digelar, spanduk dipasang, dan dokumentasi lengkap. Dampak sosial? Itu urusan opsional—kalau sempat. Karena itu, tak aneh bila sebuah program dinyatakan berhasil bahkan sebelum warga sempat merasakan perubahan apa pun. Yang penting kertasnya hidup, meski kenyataannya mati.
APBD Lubuklinggau 2026 yang mencapai sekitar Rp839 miliar dipamerkan sebagai bukti keseriusan pembangunan. Namun serapan belanja dan PAD yang tersendat justru membuka ironi lama: uang berputar kencang di sistem, tetapi macet di masyarakat. APBD pun menjelma novel tebal nan mahal—dibeli dengan uang publik, dipajang dengan bangga, tetapi tak pernah benar-benar dibaca oleh realitas lapangan.
Yang lebih menggelikan, klaim keberhasilan ini lahir dari forum internal pemerintah sendiri. Pemerintah menilai kinerjanya, menyimpulkan hasilnya, lalu mengumumkannya ke publik dengan wajah puas. Ini seperti koki yang memberi bintang lima pada masakannya sendiri, sementara tamu pulang dengan perut kosong. Tak ada daftar program, tak ada indikator capaian, tak ada perbandingan target dan hasil—publik hanya diberi satu kalimat optimistis dan diminta percaya tanpa bertanya.
Program pemberdayaan UMKM kerap dijadikan etalase keberpihakan. Bantuan disalurkan, sosialisasi digelar, foto diambil. Selesai. Apakah usaha benar-benar naik kelas? Apakah pendapatan meningkat? Pertanyaan itu jarang masuk agenda. Yang penting program “sudah berjalan.” Selebihnya, biarlah waktu—atau laporan tahun depan—yang mengubur kegelisahan.
Di titik ini, Lubuklinggau bukan kekurangan anggaran atau regulasi. Yang langka adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian mengakui bahwa serapan bukan keberhasilan, rapat bukan solusi, dan klaim bukan bukti. Selama keberhasilan diukur dari meja rapat, bukan dari jalanan, angka 70 persen hanyalah ilusi yang rapi—indah di slide presentasi, kosong di kehidupan nyata.
“Linggau Juara” pun terdengar seperti slogan lomba pidato antar-OPD, bukan cermin kondisi kota. Sebab juara sejati tidak diukur dari seberapa sering pemerintah bertepuk tangan untuk dirinya sendiri, melainkan dari seberapa banyak warga yang benar-benar merasakan perubahan. Dan sejauh ini, yang paling juara di Lubuklinggau tampaknya adalah birokrasi—dalam memproduksi klaim, bukan dalam menghadirkan dampak.
Oleh : Mirwan Batubara
Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora(PMT) Lubuklinggau – Mura