Lubuklinggau – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Toyeb Rakembang yang juga Komisi I Bidang Pemerintahan, melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang meliputi wilayah Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), dan Kota Lubuklinggau.
Salah satu titik resesnya berlangsung di SMA Negeri 5 Lubuklinggau, yang menjadi lokasi terakhir dari rangkaian kunjungan ke enam sekolah menengah atas.
Usai kegiatan, Toyeb Rakembang menjelaskan bahwa reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat langsung kondisi sekolah-sekolah SMA yang kini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
“Ini kegiatan reses di SMA untuk menyerap aspirasi, kemudian melihat secara langsung kondisi SMA. Hari ini terakhir di SMAN 5 Lubuklinggau, dari total enam sekolah yang kita kunjungi,” ujar Toyeb.
Infrastruktur sekolah masih memprihatinkan, Toyeb mengungkapkan, secara umum kondisi SMA di Kota Lubuklinggau masih cukup baik. Namun berbeda dengan sekolah-sekolah di wilayah Musi Rawas dan Muratara yang menurutnya masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah provinsi, terutama dari sisi infrastruktur.
“Kalau di Lubuklinggau tidak terlalu bermasalah, tapi di Muratara dan Musi Rawas masih perlu banyak perhatian. Dari sisi bangunan dan fasilitasnya masih memprihatinkan,” jelasnya.
Ia menilai, sejak pengelolaan SMA diambil alih oleh provinsi, banyak sekolah yang terkesan kurang tersentuh pembangunan.
“Sejak dipegang provinsi, SMA ini seperti tidak tersentuh lagi perhatian pemerintah. Ini yang harus kita dorong dan bahas dalam rapat paripurna,” tegas Toyeb.
Menurutnya, jika pengelolaan kembali ke kabupaten/kota, pengawasan bisa lebih dekat dan efektif.
“Kalau dulu di kabupaten kota, jangkauannya lebih dekat. Sekarang provinsi itu jauh untuk melihat langsung kondisi sekolah,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Toyeb juga meninjau sistem administrasi serta proses belajar mengajar. Ia menilai kualitas tenaga pendidik di kota seperti Lubuklinggau sudah cukup baik.
“Untuk tenaga pendidikan sudah bagus, apalagi di daerah kota seperti Lubuklinggau. Tapi di daerah seperti Rawas Ulu, banyak keluhan guru karena jarak tempuh yang jauh,” katanya.
Toyeb juga menanggapi polemik soal gaji guru P3K dan paruh waktu yang sempat viral, di mana ada yang hanya menerima Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.
“Itu masalah penggajian P3K. Karena kondisi APBN tidak baik-baik saja, pusat mengembalikan sistem penggajian ke provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” jelas Toyeb.
Ia mengatakan, besaran gaji sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah.“Karena kondisi keuangan, ada yang digaji Rp100 ribu, Rp200 ribu. Ini tentu akan jadi perhatian ke depan,” katanya.
Saat ini, DPRD Sumsel tengah mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.
“Kita selama ini terlalu nyaman mengandalkan Jakarta. Akhirnya terlena menggali potensi daerah sendiri,” ujarnya.
Toyeb berharap ke depan APBD Sumsel bisa lebih kuat sehingga mampu menutup kekurangan, termasuk dalam hal kesejahteraan guru dan pembangunan pendidikan.
“Mudah-mudahan APBD ke depan sudah bisa menutupi yang kurang-kurang ini,” pungkasnya.(*)
