
Lubuklinggau — Ketua Umum Pemuda Mandala Trikora (PMT) Lubuklinggau–Musi Rawas, Mirwan Batubara, mengecam sikap Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dinilai terlalu keras terhadap pedagang kecil, namun tidak menunjukkan ketegasan yang sama terhadap tempat-tempat hiburan yang diduga bermasalah.
Mirwan menyoroti tindakan pemerintah kota melalui Satpol PP yang mengultimatum para pedagang kecil di kawasan Tanam Kurma untuk membubarkan lapak dagangan mereka dalam waktu 1×24 jam. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan sikap arogan terhadap masyarakat kecil yang sedang berusaha mencari nafkah.
“Pedagang kecil diultimatum dengan cepat dan keras. Namun ketika berhadapan dengan tempat hiburan yang diduga tidak berizin atau menyalahgunakan izin kafe menjadi diskotik, ketegasan pemerintah kota justru tidak terlihat,” ujar Mirwan.
Ia menilai pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Yoppy Karim seharusnya bersikap adil dalam menegakkan aturan, tanpa membedakan antara rakyat kecil dan pengusaha besar.
“Jangan gagah di hadapan pedagang kecil, tetapi melunak di hadapan pengusaha hiburan. Hukum harus ditegakkan secara adil,” tegasnya.
Mirwan juga mengingatkan bahwa bazar kuliner di kawasan Tanam Kurma merupakan kegiatan tahunan yang selalu hadir menjelang bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Bazar tersebut, menurutnya, menjadi ruang ekonomi bagi para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan penghasilan.“Tradisi bazar kuliner ini sudah berlangsung setiap tahun. Seharusnya pemerintah kota mendukung kegiatan tersebut agar usaha kecil tetap hidup, bukan justru menekan mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Mirwan menilai persoalan perizinan yang dipersoalkan oleh pemerintah kota merupakan masalah teknis yang seharusnya dapat diselesaikan dengan memberikan kemudahan bagi pedagang kecil.“Masalah perizinan itu tugas pemerintah daerah untuk mempermudah, bukan mempersulit,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan janji politik Wali Kota Yoppy Karim yang pernah menyampaikan komitmen untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah, menghidupkan pedagang kecil, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Janji politik itu harus diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya,” pungkas Mirwan. (*)
