admin 
Lubuklinggau – Pemerintah Kota Lubuklinggau menegaskan komitmennya menjadikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai prioritas utama pembangunan daerah tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Lubuklinggau dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (26/01/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menilai UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja serta penguatan ekonomi kerakyatan.
“Pemerintah Kota Lubuklinggau berkomitmen menempatkan UMKM sebagai prioritas pembangunan. Penguatan permodalan, pelatihan, pendampingan, serta perluasan akses pemasaran akan terus kami dorong agar UMKM mampu naik kelas dan berdaya saing,” tegas Wali Kota.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan belanja pemerintah kepada produk lokal hasil UMKM, sehingga perputaran ekonomi daerah dapat semakin kuat dan merata. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan keberpihakan kepada UMKM.
Namun, ia mengingatkan agar penganggaran dan pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan tidak berhenti pada tataran wacana. “Kami di DPRD mendukung penuh penguatan UMKM. Tetapi kami juga menekankan agar anggaran yang dialokasikan betul-betul menyentuh pelaku usaha di lapangan, bukan hanya habis di kegiatan seremonial. Pengawasan akan kami perketat agar program berjalan efektif dan transparan,” ujar Ketua DPRD.
Ketua DPRD menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan agar kebijakan penguatan UMKM dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2026, yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran berkualitas, berpihak kepada rakyat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau secara berkelanjutan. (*)